Penyelarasan antara materi pembelajaran akademik dan tuntutan kebutuhan dunia kerja nyata menjadi kunci utama dalam mencetak lulusan yang berdaya saing tinggi. Perguruan tinggi tidak dapat berjalan sendiri tanpa keterlibatan aktif dari organisasi profesi yang memahami dinamika perkembangan industri terkini. Bentuk kolaborasi strategis antar institusi pendidikan dan asosiasi ahli terbukti mampu memperkecil jurang pemisah antara teori dan praktik perancangan di lapangan. Melalui rujukan informasi dari Organisasi Arsitek Situbondo, program penyelarasan kurikulum dan pengajaran berbasis praktisi dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat kampus. Pengembangan kurikulum yang responsif terhadap tren teknologi, regulasi terbaru, dan standar etika profesional menjadi fokus utama dari sinergi ini. Melalui kolaborasi strategis, para praktisi senior dapat hadir langsung ke ruang kelas sebagai dosen tamu untuk membagikan pengalaman penanganan proyek nyata. Mahasiswa mendapatkan gambaran utuh mengenai proses negosiasi klien, manajemen kantor studio, hingga tata cara penyusunan dokumen kontrak kerja. Pelajaran praktis ini memperkaya wawasan mahasiswa sehingga mereka lebih siap mental saat memasuki lingkungan kerja komersial. Program magang terstruktur yang disepakati bersama menjadi saluran efektif bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu perancangan secara langsung di industri. Selama masa magang, mahasiswa dibimbing untuk menangani studi kasus nyata dengan pengawasan ketat dari arsitek mentor yang berpengalaman. Pengalaman belajar di dunia industri ini mengasah keterampilan kerja sama tim, penyelesaian masalah secara cepat, dan kedisiplinan kerja. Hasil evaluasi magang juga menjadi masukan berharga bagi kampus untuk terus menyempurnakan kurikulumnya. Pemerataan kualitas pendidikan dan akses pembinaan profesional harus mampu menjangkau perguruan tinggi di berbagai wilayah kawasan. Peran serta saluran komunikasi dari Portal Arsitek Sumenep sangat membantu dalam menyebarkan informasi kegiatan ilmiah, pameran karya, dan ujian kompetensi bagi mahasiswa di daerah. Ketika seluruh kampus mendapatkan paparan standar industri yang setara, mutu lulusan arsitektur di seluruh Indonesia akan meningkat secara signifikan. Hal ini mendorong lahirnya pemerataan pembangunan fisik berkualitas di seluruh wilayah. Pemanfaatan fasilitas laboratorium perancangan dan riset bersama antara kampus dan asosiasi profesi juga perlu terus dikembangkan. Penelitian berorientasi industri yang dihasilkan oleh civitas akademika dapat langsung dimanfaatkan oleh para praktisi untuk memecahkan masalah desain di lapangan. Sinergi riset ini mempercepat proses komersialisasi inovasi teknologi bangunan serta material baru yang berwawasan lingkungan. Hubungan yang saling menguntungkan ini akan mengokohkan posisi perguruan tinggi sebagai pusat inovasi arsitektur. Sinergi yang erat antara dunia pendidikan dan asosiasi profesional merupakan fondasi utama dalam mencetak generasi arsitek unggul yang siap menghadapi persaingan global. Informasi berbobot yang disajikan oleh Ikatan Arsitek Indonesia Trenggalek menjadi pendorong semangat bagi sivitas akademika untuk terus memperkuat jaringan kemitraan profesional. Dengan kurikulum yang relevan dan bimbingan dari para ahli terpercaya, lulusan muda akan tampil percaya diri sebagai pilar pembangunan bangsa. Pada akhirnya, lulusan yang berkualitas akan membawa kemajuan besar bagi peradaban lingkungan terbangun.
Inovasi Desain Tanggap Bencana: Fokus Riset Mahasiswa Arsitektur Bersama IAI
Kondisi geografis Indonesia yang berada di wilayah rentan bencana menuntut perhatian khusus dalam merancang struktur hunian dan fasilitas publik yang aman. Mahasiswa perancangan lingkungan dipicu untuk memusatkan fokus penelitiannya pada pengembangan struktur yang tahan gempa, banjir, serta tanah longsor. Pengembangan inovasi desain yang tanggap terhadap kondisi darurat menjadi topik riset yang sangat krusial guna meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian material. Berdasarkan panduan dari Profesi Arsitek Tuban, penerapan teknologi material lokal yang fleksibel dan modular dapat menjadi solusi praktis dalam merancang bangunan tanggap bencana. Eksplorasi konsep hunian cepat pasang yang memanfaatkan bahan-bahan lokal serta mudah dirakit oleh masyarakat menjadi salah satu bentuk kontribusi akademis yang nyata. Melalui penciptaan inovasi desain berbasis riset tapak, mahasiswa dilatih untuk memperhitungkan kecepatan iklim ekstrim serta kestabilan struktur darurat. Selain aspek kekuatan fisik, desain fasilitas pengungsian juga harus memperhatikan kenyamanan psikologis dan sanitasi para pengungsi secara memadai. Pendekatan perancangan yang empati dan fungsional ini menjadi bukti kepekaan sosial calon arsitek terhadap permasalahan masyarakat. Studio perancangan berbasis penanggulangan bencana mengajarkan mahasiswa untuk menganalisis pemetaan risiko kawasan secara cermat sebelum merancang. Mahasiswa diajak memanfaatkan sistem informasi geografis untuk menentukan zonasi aman dan jalur evakuasi yang efektif pada suatu lingkungan pemukiman. Pembelajaran ini membentuk pemikiran yang holistik, di mana arsitektur tidak hanya dipandang sebagai karya seni visual, melainkan sebagai instrumen perlindungan kehidupan manusia. Keterampilan analisis risiko ini sangat berharga untuk penataan ruang kota yang lebih aman di masa depan. Penyebaran wawasan terkait metode pembangunan kawasan tahan bencana perlu disosialisasikan secara masif ke berbagai wilayah rawan di Indonesia. Dukungan informasi dari institusi daerah seperti Asosiasi Arsitek Tulungagung membantu memfasilitasi pertukaran data riset dan pengalaman praktis penanganan pemukiman pasca-bencana. Ketika pengetahuan perancangan tanggap bencana dipahami secara merata oleh mahasiswa di seluruh daerah, kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana akan makin kuat. Sinergi edukatif ini memperkokoh ketahanan fisik dan sosial wilayah. Dunia perguruan tinggi harus aktif menjalin kolaborasi dengan badan penanggulangan bencana dan asosiasi profesi untuk menguji keandalan hasil riset mahasiswa. Prototipe bangunan darurat yang dirancang oleh mahasiswa hendaknya dapat diuji coba dalam skala penuh guna mengukur ketahanan dan kemudahan perakitannya di lapangan. Pengalaman langsung dalam uji laboratorium dan lapangan akan memberikan masukan kritis bagi penyempurnaan karya rancangan. Hasil riset yang teruji dapat dijadikan pedoman baku bagi pemerintah dalam membangun hunian darurat secara cepat. Riset yang berorientasi pada keselamatan masyarakat merupakan wujud pengabdian tertinggi dari ilmu arsitektur bagi kemanusiaan dan peradaban. Publikasi ilmiah yang dapat diakses melalui Ikatan Arsitek Indonesia Batu menjadi pendorong semangat bagi para peneliti muda untuk terus melahirkan karya desain yang solutif. Dengan memadukan kemajuan teknologi perancangan dan kepedulian sosial yang tinggi, mahasiswa arsitektur siap menjadi agen perubahan di masyarakat. Kesanggupan untuk merancang secara aman dan berkelanjutan akan menjadikan arsitektur Indonesia makin berdaya tahan.
Peran Penting Penjenjangan Profesi IAI dalam Membangun Karier Arsitek Muda
Menata jalur karier profesional di dunia perancangan membutuhkan perencanaan yang matang serta pemahaman atas tahapan sertifikasi resmi yang berlaku. Bagi lulusan baru, mendapatkan pengakuan kualifikasi keahlian merupakan langkah awal yang sangat penting dalam membangun legitimasi praktik di masyarakat. Pemahaman mengenai penjenjangan profesi membantu mahasiswa dalam memetakan langkah-langkah strategis yang harus ditempuh setelah menyelesaikan pendidikan sarjana. Melalui arahan yang dipublikasikan oleh Informasi Arsitek Probolinggo, alur pendidikan profesi dan pemenuhan kum kepatuhan dapat dipelajari secara jelas dan terarah. Proses pembinaan kualifikasi yang terstruktur menjamin bahwa setiap praktisi yang melayani masyarakat telah memenuhi standar kompetensi dan etika yang ketat. Pemenuhan tingkatan dalam penjenjangan profesi menjadi tolok ukur independensi seorang perancang dalam menangani proyek dengan tingkat kompleksitas yang beragam. Mahasiswa perlu memahami pentingnya program magang terstruktur di bawah bimbingan arsitek senior yang terlisensi resmi. Pengalaman kerja praktik ini menjadi fondasi utama dalam mengasah keterampilan teknis, manajemen proyek, serta komunikasi profesional di lapangan. Pendidikan Sertifikasi Kode Etik dan Tata Laku Profesi menjadi materi wajib yang harus dipahami oleh setiap calon perancang sebelum menjalankan praktik mandiri. Pengetahuan ini membentengi para arsitek muda dari potensi pelanggaran hukum dan konflik kepentingan selama mengelola proyek. Selain itu, kesadaran untuk terus memperbarui ilmu pengetahuan melalui program pengembangan keprofesian berkelanjutan menjadi keharusan yang tak boleh diabaikan. Tingkat kompetensi yang terus diperbarui akan menjaga relevansi keahlian arsitek di tengah perubahan teknologi. Penyebaran sosialisasi mengenai prosedur pengakuan kualifikasi ahli ini perlu terus ditingkatkan hingga ke daerah-daerah secara merata. Kehadiran saluran edukasi seperti Ikatan Arsitek Indonesia Sampang berperan aktif dalam memfasilitasi kebutuhan administrasi dan bimbingan bagi para anggota muda di wilayahnya. Ketika sistem sertifikasi berjalan dengan transparan dan teratur, perlindungan terhadap pengguna jasa serta kualitas lingkungan terbangun dapat terjamin dengan baik. Hal ini menciptakan iklim usaha jasa konstruksi yang sehat dan tepercaya. Dunia industri perancangan saat ini makin membutuhkan spesialisasi keahlian yang terverifikasi legalitasnya secara sah oleh undang-undang. Kampus-kampus arsitektur dianjurkan untuk terus menjalin kemitraan dengan organisasi profesi guna menyelaraskan kurikulum Pendidikan Profesi Arsitek. Kemitraan strategis ini akan mempermudah lulusan sarjana dalam melanjutkan studi profesi tanpa harus menghadapi kendala inkonsistensi materi. Akses yang mudah menuju jalur sertifikasi akan mempercepat lahirnya arsitek-arsitek muda berlisensi resmi di Indonesia. Pencapaian standar kualifikasi tertinggi dalam dunia perancangan merupakan wujud tanggung jawab profesional terhadap keselamatan publik dan estetika kota. Informasi komprehensif yang disediakan oleh Layanan Arsitek Sidoarjo memberikan panduan berharga bagi mahasiswa dalam merancang masa depan kariernya secara profesional. Dedikasi untuk meniti tahapan sertifikasi secara jujur akan membentuk reputasi yang solid di mata klien dan kolega seprofesi. Pada akhirnya, arsitek yang berintegritas tinggi akan membawa industri perancangan Indonesia ke tingkat yang lebih bermartabat.
Tantangan Mahasiswa Arsitektur Hadapi Isu Perubahan Iklim Bersama Standar IAI
Ancaman krisis lingkungan dan kenaikan suhu global menuntut tanggung jawab moral yang besar dari para perancang lingkungan terbangun. Mahasiswa arsitektur sebagai calon pemimpin masa depan harus menempatkan aspek mitigasi bencana dan efisiensi energi sebagai pertimbangan utama dalam setiap konsep desain. Penanganan isu perubahan iklim memerlukan pendekatan perancangan yang responsif terhadap kondisi mikro kawasan serta kearifan lokal setempat. Berdasarkan acuan dari Asosiasi Arsitek Pamekasan, strategi desain pasif serta pemanfaatan material ramah lingkungan dapat diintegrasikan secara efektif sejak proses eksplorasi gagasan. Pendekatan arsitektur ekologis menuntut pemahaman mendalam terkait siklus hidup bangunan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga efisiensi operasional harian. Pemahaman mengenai fenomena perubahan iklim mendorong calon perancang untuk menciptakan karya yang tidak hanya estetis, tetapi juga tanggap terhadap risiko bencana alam. Penggunaan ventilasi silang, pencahayaan alami, dan pemanenan air hujan menjadi solusi praktis yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Keterampilan ini menjamin bahwa bangunan yang dirancang mampu bertahan serta memberikan kenyamanan maksimal bagi penggunanya secara berkelanjutan. Studio perancangan di kampus menjadi laboratorium terbaik untuk menguji berbagai gagasan inovatif terkait bangunan beremisi rendah karbon. Mahasiswa didorong untuk memanfaatkan simulasi digital guna mengukur kinerja termal dan efisiensi konsumsi energi pada rancangan mereka. Diskusi kritis mengenai dampak urbanisasi terhadap lingkungan sekitar juga harus terus dihidupkan dalam ruang perkuliahan. Melalui proses belajar ini, mahasiswa akan terbiasa menghasilkan keputusan desain yang berbasis data dan teruji secara ilmiah. Penyebaran wawasan terkait standar pembangunan ramah lingkungan harus menjangkau seluruh kawasan daerah guna mempercepat adaptasi ekologis. Kehadiran jaringan informasi dari Ikatan Arsitek Indonesia Pasuruan sangat membantu dalam memperluas cakrawala pengetahuan mahasiswa mengenai regulasi tata ruang yang berwawasan lingkungan. Ketika konsep pembangunan hijau diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah, dampak kerusakan lingkungan akibat ekspansi fisik kawasan dapat ditekan secara signifikan. Sinergi ini memperkuat ketahanan kota-kota di Indonesia dalam menghadapi krisis iklim. Kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah daerah sangat krusial dalam mewujudkan kawasan terbangun yang berkelanjutan dan tangguh. Penelitian mahasiswa yang berfokus pada pengembangan material lokal beremisi rendah perlu mendapat ruang uji coba dalam skala proyek nyata. Dukungan ini akan memberikan kepercayaan diri bagi para peneliti muda untuk terus melahirkan karya inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Hasil riset yang aplikatif akan menjadi kontribusi nyata dunia pendidikan dalam menjaga kelestarian bumi. Kesiapan mahasiswa dalam merespons tantangan lingkungan merupakan tolok ukur keberhasilan pendidikan arsitektur era modern. Publikasi materi edukatif dari Portal Resmi Arsitek Ponorogo memberikan referensi ilmiah yang sangat berguna bagi mahasiswa dalam menyusun tugas akhir berbasis keberlanjutan. Dengan memadukan kesadaran ekologis dan penguasaan teknik perancangan yang matang, generasi muda siap menjadi garda terdepan dalam penyelamatan lingkungan. Pada akhirnya, karya arsitektur yang berkelanjutan akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.
¡La feria de verdad es una fiesta popular!
¡La feria de verdad es una fiesta popular! El pasado sábado 17 de agosto, mucho antes de que finalizara la primera jornada de feria en el centro histórico, un operativo sorprendentemente numeroso de la policía local interrumpió de manera abrupta la celebración vecinal que La Casa Invisible había convocado en calle Nosquera. Una vez más, niñas, niños y mayores demostramos que en momentos como aquel, en La Casa Invisible y sus alrededores, sabemos resistir solo con la alegría que producimos en medio de estos encuentros populares —en este caso, todo hay que decirlo, también llevábamos pistolitas de agua y algún que otro globo, claro—. – ¡En un piso turístico esto no pasaría! ¡La feria de verdad es una fiesta popular! ¡La Invi se queda! Estas eran algunas de las consignas que coreábamos mientras rodeábamos el cordón policial, antes de recuperar el espacio y darle el cierre que merecía esta bonita manifestación de alegría vecinal. Pero, hasta la llegada de los agentes ¿qué estábamos haciendo exactamente? Este año un puñado de compañeras de La Invisible nos habíamos propuesto darle una pensadita a la feria y decidimos ensayar una vuelta a la fiesta popular y vecinal, que en tiempos inmemoriales, llenaba de color el centro durante buena parte del día. La feria que se perdió en el recuerdo de quienes la más de las veces, hemos sido expulsadas de nuestras casas, de nuestros barrios. Una feria heterogénea, expresión de las vidas que componían y habitaban la ciudad; una feria a ratos oficial y a ratos autogestionada, improvisada, imprevista. Durante aquella feria —que misteriosamente hemos borrado de la memoria colectiva— pasabas por una plaza central, con su buen tinglao, con su escenario y su equipo municipal y de repente, en la calle que seguía, al revolver, lo que normalmente era una frutería había instalado su propia barra y sonaba la música que en ese momento le encartara a la primera comadre que se pasaba por allí. Mientras tanto, dos o tres metros más allá las vecinas de un barrio de Carretera de Cádiz habían montado su propio chambao y compartían con cada feriante sus buenas tortillas de papas y sus tintos con casera blanca. Más allá la siguiente plaza… y así hasta descubrir el centro desbordado por la expresión verdaderamente popular de la fiesta. ¿Alguien recuerda aquella feria? Frente al deterioro de la feria del centro, convertida, ya no en un botellódromo, sino en un circuito cerrado y restringido a los mismos empresarios que han homogeneizado el ocio nocturno en el centro, La Invisible ha intentado recuperar, al menos durante un día, aquella tradición feriante de las vecinas, sacando unas mesas a la calle, poniendo música desde los balcones y jugando una batalla naval que sin duda fue, aunque muchos y muchas aún no lo sepan, el momento más sano y divertido de toda la feria. Es decir, que intentamos desmercantilizar la feria en nuestro propio encuentro, a la vez que facilitamos la participación de todas y todos sin distinción de edad; pura diversión en las calles y desde abajo. Sin violencia física ni económica y con mucha, mucha agua. Entonces ¿cuál es el problema? En el mismo momento en el que la policía, con la excusa del sonido nos obligó a parar de bailar, a dejar de jugar, a dejar de comer y saltar —con una actitud más que vehemente, llegando incluso a romper y tirar parte de nuestros enseres— varios apartamentos turísticos de Carretería y más de tres y cuatro cofradías la montaban de lo lindo. Música a todo trapo y sin encontrar oposición. Y bueno, justo en feria, es comprensible ¿no? Entonces, insistimos, ¿cuál es el problema? El problema es estructural. La ciudad que pretende Paco de La Torre, la ciudad turistificada y vaciada, sin vecindad, no puede permitir que su centro, el centro neurálgico del gran parque de atracciones en el que pretenden convertir Málaga, se vea desbordado por las propias vecindades resistentes. La feria popular y vecinal es una expresión alegre de las vidas que aún sostenemos la ciudad desde los márgenes y, más aún, es una muestra de nuestra capacidad para tomar el centro como demostración festiva de nuestra potencia; la potencia de las de abajo. En el esfuerzo de la administración neoliberal por empujar la feria al Cortijo de Torres existe un fondo clasista y estratégico fundamental: la feria, si es en el centro, debe ser ordenada y conforme a las exigencias del turismo y la patronal hostelera. Con la semana santa, por ejemplo, pasa exactamente los mismo. Todo lo demás lejos, a poder ser, en la periferia. El botellón es una excusa para robarnos y expulsarnos, al igual que la supuesta delincuencia, suciedad y deterioro de los barrios que rodean la almendra —y que son abandonados con esta función— se usan para dinamizar los procesos de financiarización de esos entornos barriales. Nuestra alternativa a la feria que hay ahora y que tampoco nos gusta, no es la prohibición y el desplazamiento, sino la autoorganización vecinal de la propia feria. Estamos muy contentas por este primer experimento, esta primera vuelta de tuerca, y no solo lo vamos a repetir en 2025, sino que estamos convencidas de que otras vecinas y negocios locales estarán más que dispuestas a enredarse con nosotras. Es el momento de recordarle a Paco de la Torre y a todos sus amiguetes que no es tan fácil como creen, nunca nos iremos del todo. Si piensan que vaciando el centro de vecinas tienen la feria —y el propio centro de la ciudad— en su bolsillo, les recordamos que hay un palacete poblado por irreductibles… ¡INVISIBLES! que tienen imaginación de sobra para seguir abriendo fugas a la alegría de las vecinas y sus fiestas, que son las fiestas de verdad. La batalla naval, la risa, la carcajada, las calles mojadas… eso ya ha sido y como ha sido será. La risa, el globo, la espalda mojada. ¡La alegría no se puede desalojar! ¡Que viva la feria de las vecinas! Daniel Machuca Rovira 18/08/24
La Invisible continúa: Recurrirá la desestimación del recurso de cesión mientras que el Ayuntamiento planea el desalojo del edificio
La sentencia que posibilita el desalojo no es firme y el Equipo Jurídico de La Invisible la recurrirá en los plazos estipulados. La solución a esta situación debe ser de índole política y no jurídica. 05/04/2024 El pasado 20 de marzo, el Juzgado Contencioso Administrativo nº 4 de Málaga desestimó el recurso de la cesión de La Casa Invisible realizado en 2018. Tras la primera sentencia, sin esperar a su recurso, el Ayuntamiento de Málaga ha afirmado a la prensa que se procederá a la «recuperación» del inmueble a través de un desalojo violento del espacio tras la enésima ruptura unilateral de la mesa de negocación entre los colectivos de La Casa Invisible y el consistorio. La sentencia que posibilita el desalojo no es firme y el Equipo Jurídico de La Invisible la recurrirá en los plazos estipulados. La solución a esta situación debe ser de índole política y no jurídica. Dado que la motivación de todo este proceso tuvo lugar en 2017 a partir de una moción del Pleno propuesta por el difunto socio de gobierno, Ciudadanos. Como precedente al escenario actual, en 2009, se otorgó autorización al Juzgado CA Nº 7 de Málaga para ingresar con un plazo de 3 meses, el cual no se cumplió y se abrió un proceso de negociación que culminó en 2011 con un acuerdo satisfactorio entre el Ayuntamiento, la Junta y el Museo Reina Sofía. Este histórico nos indica que lo más razonable sería recurrir al diálogo. Sumado a esto, entre 2015 y 2016 se retoma el proceso de adjudicación directa, mientras que la declaración de la Fundación de los Comunes y el proceso de rehabilitación son aspectos que no se han tomado en consideración. Mientras que argumentan que se han realizado centenares de actividades sin licencia, para conceder la cesión tras la firma de los Protocolos de 2011, se nos exigió un Dossier de Actividades (con 576 páginas) que fundamenta el Interés Público de La Invisible como equipamiento cultural. Por otro lado, resulta contradictorio que desde el Ayuntamiento se hable de «recuperación» de un edificio de titularidad municipal cuando el espacio ha estado siempre abierto a la ciudad. Por ejemplo, el propio Ayuntamiento pudo usar el espacio tres años consecutivos para actividades del MaF (Festival de Málaga), hasta el Alcalde nos agradeció de viva voz. No nos engañemos, cuando el Ayuntamiento de Málaga hace mención a «recuperar» se refiere a acabar con un modelo cultural singular en Málaga y más que consolidado sin proponer ninguna alternativa viable. La Invisible tiene en marcha una labor cultural a todos los niveles y reconocida por agentes culturales de primer nivel en Europa. ¿Qué explicaciones tendrá el alcalde de la Ciudad de los Museos, para estos? Hablamos de trabajos en marcha y apoyos del Ministerio de Cultura, a través de su Comisión de Arte Contemporáneo, el International Committee for Museums and Collections of Modern Art, el Van Abbemuseum de Einhoven, el Museo Reina Sofía y la Fundación Cultural Europea. No solo las grandes instituciones, por La Invisible pasan cada día centenares de personas y colectivos sociales y culturales que construyen un modelo fundamental para mantener el tejido social vivo de una ciudad cuyo espacio público ha quedado totalmente privatizado. A golpe de firma el Ayuntamiento pretende acabar con un actor fundamental de la cultura a nivel estatal. Desde La Invisible se entiende que la solución no puede ser otra que la negociación y el consenso. Sobre el Alcalde Paco de la Torre recae la responsabilidad actual de cómo retratar a Málaga de cara al mundo. Su obra, Málaga como proyecto de ciudad, puede continuar a golpe de brocha insulsa, gris y sin ningún matiz que resalte en un modelo de capitalidad fúnebre; o bien contar con toda la gama de colores con las que la ciudad, como lienzo vivo, deje espacio a la creación y la participación de todas las vecinas que conviven en ella. situs togel sydney night bento4d situs slot bento4d bento4d bento4d slot resmi bento4d situs toto bento4d bento4d guiadenoivos.saojosedojardimeuropa.com.br toto slot link-bento4d.com bento4d thepubtheatre situs toto situs gacor mst.akwaibomstate.gov.ng situs toto situs slot bento4d world.skanray.com situs toto situs toto situs toto situs slot mgpo.org toto togel fopsl.org/donate/ pwip.com.pl/menu/ bento4d situs slot form.eng.ku.ac.th situs toto www.leon.uml.edu.ni toto bento4d beyond.globalpranichealing.com/about/ bento4d onhc.ca situs gacor slot gacor situs toto culturasbo.com situs slot gacor pafibengkuluutarakab.org situs toto situs toto actkm.org theantiguaguide.com/public situs toto bento4d slot resmi toto slot situs togel bento4d desaparhorboan.id momusi.org thesolderingstation.com pbumc.net blog.actkm.org situs gacor situs slot toto slot situs toto situs slot slot online www.promhotelsriccione.it situs toto www.blackbrooks.co.uk/pricing situs slot situs toto www.telegramitalia.it clinicaalemanaosorno.cl situs toto fcvfc.org togel resmi situs gacor situs slot gacor situs slot link slot ejournal.akbidbungabangsaaceh.ac.id slot resmi www.bestforinteriors.nl situs toto maplweb.org link slot situs gacor situs slot accesss.net toto situs toto bento4d nagaad.org/contact/ situs toto fet.uet.vnu.edu.vn toto slot situs slot toto slot situs toto toto slot situs gacor situs gacor link slot revista.undime.org.br idisurabaya.org link slot link gacor bento4d situs slot link slot situs slot ensa.uit.ac.ma situs slot toto situs gacor slot gacor toto togel corporateofficeheadquarters.org situs toto situs gacor compostbaladi.com situs toto situs slot gacor link slot situs toto situs slot gacor situs toto situs toto situs slot situs gacor slot gacor situs gacor slot gacor hari ini slot thailand link slot situs toto login.scottishrite.org link slot situs toto toto slot situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto situs toto slot gacor slot gacor situs toto bento4d toto slot toto toto slot situs slot gacor situs slot link slot bento4d laines-paysannes.fr situs slot toto slot toto situs slot gacor cabinet.edostate.gov.ng situs toto toto situs gacor situs toto faller.com situs slot situs gacor situs toto nasasps.org toto link gacor toto slot toto situs gacor situs toto toto link slot
El Ayuntamiento de Málaga miente sobre las causas de la demora en la resolución de la adjudicación del proyecto de rehabilitación de La Invisible
El Centro Social y Cultural nunca ha impedido realizar las actuaciones técnicas que han sido necesarias en el inmueble 22 de febrero de 2024 Las declaraciones realizadas por el Concejal delegado Francisco Pomares sobre la rehabilitación de la Casa Invisible al diario El Español (19/2/2024), en las que asegura que “sus actuales ocupantes” han impedido el acceso al inmueble para hacer estudios técnicos, quedando “frenada” la “apuesta del Ayuntamiento de Málaga de impulsar la rehabilitación integral del edificio”, no se ajustan a la verdad. No son más que un intento burdo por ocultar las verdaderas causas de una demora que resulta injustificada. Hay que recordar que el Instituto Municipal de la Vivienda, presidido por el Alcalde Francisco de la Torre, no ha resuelto la adjudicación del contrato para la rehabilitación de La Casa Invisible desde que lo convocó de manera sorpresiva en agosto del pasado año. Los motivos son completamente desconocidos, en un ejemplo más de falta de transparencia del equipo de gobierno municipal en relación a este asunto, en el que parecen estar más interesados en confundir a la opinión pública que en dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados en el año 2011 con el Centro Social y Cultural. Precisamente los incumplimientos del gobierno municipal son los que motivaron que La Casa Invisible acudiera a los tribunales de justicia para solicitar la protección de sus derechos, y precisamente para que estos derechos no se vean afectados con la actuación municipal el juzgado ha denegado hasta en dos ocasiones el desalojo del inmueble hasta que no se dicte sentencia. Si el equipo de gobierno tiene alguna intención de rehabilitar el edificio sin dilatarlo más en el tiempo, no tiene más que dar cumplimiento a lo acordado y ceder a la ciudadanía el espacio público para su ejecución conforme al proyecto técnico que fue presentado a petición del propio Ayuntamiento en el año 2016, de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre bienes de entidades locales y las ordenanzas municipales. En ningún caso, la Casa Invisible se ha negado a la realización de los estudios técnicos que fuesen necesarios. Al contrario, en estos diecisiete años de programación cultural y social gratuita para la ciudadanía malagueña, ha financiado con sus propios medios y a través de campañas de “crowdfunding” los trabajos de documentación y estudios previos y la realización de las Inspecciones Técnicas del Edificio requeridas. Asimismo, ha facilitado en todo momento las visitas de inspección requeridas por los técnicos del Servicio de Conservación de la GMU. La conservación y mantenimiento del edificio solo ha sido posible gracias a la colaboración y financiación ciudadana y a pesar de los recurrentes intentos por parte del Equipo de Gobierno de ahogar el proyecto ciudadano, impidiendo en todo momento regularizar la situación para así conseguir el deterioro del inmueble que le permitiese justificar un desalojo por motivos de seguridad o intervenciones restrictivas del uso del espacio; la última con la prohibición de realizar actividades culturales públicas en el patio del inmueble con acceso directo desde la calle. Resulta llamativo que ahora venga el Ayuntamiento a intentar justificar la paralización del proceso de adjudicación del proyecto de rehabilitación que ellos mismos han convocado , en que se impide por La Casa Invisible acceder al inmueble para la realización de unos estudios geotécnicos y sobre posibles patologías. El contrato para la realización de estos estudios se adjudicó en septiembre de 2022 por un importe de 14.507,90 euros y su ejecución estaba prevista en un plazo de 2 meses y medio. Otro gasto público más de cuya innecesariedad da cuenta que el propio Gobierno Municipal convocara el concurso para la redacción del proyecto de rehabilitación del edificio en agosto de 2023 sin que se hubiesen ejecutado dichos estudios. ¿Cuáles son entonces las verdaderas causas de la paralización de este proceso de adjudicación? ¿Que pretenden ocultar? De nuevo el Gobierno Municipal recurre al engaño dentro una campaña de acoso y derribo que lleva orquestando desde hace hace tiempo, saltándose todos los procedimientos y garantías jurídicas que haga falta para eliminar un proyecto incómodo y crítico como es La Casa Invisible. Sin embargo, el Centro Social y Cultural ofrece diálogo y negociación para resolver el presente y el futuro de este valioso patrimonio histórico y socio-cultural que pertenece a todos los habitantes de la ciudad de Málaga, mediante un proyecto que ha merecido la atención de importantes instituciones culturales nacionales e internacionales. El Ayuntamiento está obligado a garantizar el uso común por la ciudadanía de La Casa Invisible, así como la transparencia en los procesos administrativos en curso y que son financiados con dinero público. De nuevo hemos de recordar que no existe impedimento legal alguno para que su gestión se encomiende a una entidad declarada, hace ya casi una década, de interés público municipal para que comience sin demora su rehabilitación. No hay excusas. situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel bandar togel bandar togel toto togel togel online bandar togel situs togel situs togel alexkong.mx/kongferencias/ situs togel bento4d toto slot toto slot situs toto
Aquí estamos y aquí nos quedamos [manifiesto 3 de febrero de 2024]
No hay peor autoritarismo que aquel que se expresa a través del silencio, que se impone renegando del diálogo, del acuerdo, que rehuye el conflicto y, de manera cobarde, se esconde detrás de su posición de poder. Ese autoritarismo es el mismo que no te va a desahuciar por la fuerza de tu casa, que no te va expulsar por la fuerza de tu barrio, que no te va robar por la fuerza tu ciudad. Ese autoritarismo del silencio se vale de otros medios. Por eso, te va a condenar a alquileres imposibles, a barrios sin viviendas, a calles sin vecinas. Tu ciudad ya no es tu casa, ya no la reconoces. Te han expulsado porque no has desembarcado desde un crucero, porque no vas de borrachera en borrachera en las despedidas de soltería, porque tu trabajo no es tan guay como el de esos nómadas digitales de 2.5000 euros mensuales, porque no te puedes pagar un Airnbn ni papá o mamá te metieron en el negocio inmobiliario. En la ciudad especulativa que ha creado el modelo de Paco de la Torre tú sobras, nosotras sobramos, La Invisible sobra. Y eso es así porque el autoritario solo concibe la riqueza cuando equivale a acumulación, cuando los menos les quitan casi todo a las más. El autoritario no entiende que una ciudad es más rica cuando en ella también abundan las ideas, la creatividad, la innovación cultural, la cooperación, la generosidad, la colectividad. El autoritario no lo entiende porque no sabe medir nada que no se exprese en el mercadeo y la jerarquía. La pretensión de imponer desde arriba un modelo único de ciudad es una forma de violencia, y para ese camino a Paco de la Torre no le han hecho falta las alforjas de la extrema derecha. La Invisible revela un conflicto que, mediante el silencio, el autoritario pretende acallar. Ahí radica la paradoja: La Invisible es una parte demasiado visible de un conflicto que se extiende por toda la ciudad. Málaga, como cualquier otra ciudad, es híbrida y plural, y por eso no van a lograr encajarnos en su estrecho molde. ¿Qué pretende hacer Paco de la Torre? ¿Insistir en la vía de la censura, en el hostigamiento policial, como si los cuerpos públicos de seguridad fueran su guardia pretoriana? ¿Qué pretende Paco de la Torre? ¿Entrar al asalto en un centro cultural y castigar a quienes asistan a una representación teatral, a una conferencia, a un grupo de estudio y debate? ¿Qué pretende Paco de la Torre? ¿Seguir inventando mentiras sobre la seguridad del edificio, sobre trámites administrativos, sobre actividades comerciales? ¿Para eso ha quedado este gobierno municipal? ¿Para la mentira, la censura y la violencia? Entonces, encontrarán de frente a la ciudadanía de Málaga. Si no hay diálogo, encontrarán de frente a La Invisible. Málaga no es solo de ellos ni solo para ellos. No es solo la ciudad del espectáculo y la especulación, no es solo la ciudad del delirio neoliberal. Por eso, no nos van a expulsar. Porque La Invisible es parte de esa otra ciudad que no quieren ver: la de las vidas que tejen redes vecinales, la de la resistencia y autoorganización que se erige contra la explotación y el expolio, la que pone en peligro su capitalismo financiero y su rentismo. No nos van a expulsar y nos encontrarán de frente porque somos parte de la Málaga que florece a pesar de todas sus violencias. Aquí estamos y aquí nos quedamos. situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel bandar togel bandar togel toto togel togel online bandar togel situs togel situs togel alexkong.mx/kongferencias/ situs togel bento4d toto slot toto slot situs toto
La Invisible sale a la calle el 3 de febrero contra el el autoritarismo del Ayuntamiento y su modelo de ciudad
NOTA DE PRENSA El centro cultural de gestión ciudadana denuncia el acoso constante de la policía local a los usuarios del espacio y la falta de argumentos jurídicos que pesan sobre el cierre decretado por el Ayuntamiento. El 3 de febrero el colectivo, cuyo apoyo ha aumentando después del acoso municipal de las últimas semanas, saldrá a la calle y no descarta ningún escenario posterior. [12-01-2024]. «A Paco de la Torre le ha bastado con recuperar la mayoría absoluta para demostrar que no necesita ninguna alianza con otras fuerzas políticas a la hora de manifestar todo su autoritarismo y saltarse incluso los procedimientos judiciales abiertos por su propio gobierno». Amanda Romero, portavoz y miembro del equipo jurídico de La Invisible, ha sido contundente al relatar el acoso policial que, desde el mes pasado, los usuarios del centro social y cultural de la calle Andrés Pérez viven de forman sistemática. Este mismo jueves quedó reflejado en un vídeo que se hizo viral después de que la propia Invisible lo colgara en sus redes. Según ha detallado en una muy concurrida rueda de prensa, dispositivos policiales de hasta 8 agentes se han personada en La Invisible para rodear e identificar a cualquier usuario del espacio, «aunque no tuviera ninguna relación con su gestión». Incluso, tal y como ha denunciado, han tratado de penetrar en el interior del edifico sin ningún tipo de autorización, se han personado con actas redactadas por agentes distintos a los que habían realizado la visita o pretendían identificar a personas para entregarles notificaciones que ya habían sido recibidas por los cauces establecidos. Este clima de irregularidades y de acoso constante, «lejos de conseguir su propósito de amedrentar a los usuarios, ha agitado un avispero que ha disparado una ola de solidaridad, de manera que ya son multitud los colectivos y personas que se están reuniendo para darle respuesta a esta instrumentalización que De la Torre está haciendo de los cuerpos de seguridad». Cultura frente a la vía penal Romero ha recordado que el Ayuntamiento decretó a principios de año el cierre de La Invisible sin esperar a que venciera el plazo de alegaciones previsto por la ley. «Es decir, que el gobierno municipal ni siquiera cumple con los procedimientos judiciales que él mismo abre». Además, ha criticado que la concejalía de cultura no se haya pronunciado, y sea la de Comercio la que «esté ejerciendo de altavoz» de De la Torre. Tal y como ha enfatizado, «en este espacio no se hace negocio con la barra ni nada parecido a lo que han dicho desde esa concejalía. Aquí se realizan actividades culturales y muestras escénicas sin coste para los asistentes, de manera que se abre una barra con turnos voluntarios para poder cubrir los gastos. Si el único argumento para el cierre es la falta de algún trámite administrativo, como una licencia, está en manos del propio Ayuntamiento solucionarlo». Según ha informado, las identificaciones buscan señalar a los asistentes de esas actividades por incumplimiento de ese decreto de cierre. Romero se ha preguntado si De la Torre pretende «abrir la vía penal para colectivos que, como ha sucedido, simplemente estaban presentando un libro o participando en una mesa redonda sobre el 50 aniversario de la Declaración de los Derechos Universales». A su juicio, se trata de «un posicionamiento político y autoritario, porque a De la Torre ya no le quedan más recursos». En ese sentido ha recordado que La Invisible ha superado todos los obstáculos que en estos 17 años le imponía el Ayuntamiento. En primer lugar, la seguridad del espacio ha quedado acreditado por varios informes. De hecho, el propio Ayuntamiento organizó en 2017 y 2018 sendas actividades en La Invisible dentro del festival MAF, antesala el Festiva de Cine Español. Igualmente ha quedada acreditada la idoneidad del patio para acoger actividades de libre concurrencia, así como el cumplimiento de todos los compromisos relativos a la forma jurídica del colectivo, la solvencia económica, el interés general der su actividades y el proyecto arquitectónico. Por eso, como ha concluido, «De la Torre, opta por la vía de la fuerza, cierra cualquiera diálogo, se salta las garantía procesales y olvida que gobierna para toda la ciudadanía». Manifestación el 3 de febrero Romero, que ha estado acompañada de otros miembros de La Invisible, ha resaltado de manera especial el apoyo inmediato que La Invisible ha recibido desde que comenzó el acaso policial y se decretó el cierre. Incluso, ha recalcado que la afluencia al patio ha aumentado desde que la policía se persona a diario, lo que da muestras del nivel de implicación y la estrategia equivocada que ha seguido el Ayuntamiento con «este hostigamiento». Fruto de ese apoyo, los colectivos y personas que respaldan el proyecto ya han convocado una manifestación el día 3 de febrero contra el modelo de ciudad del gobierno municipal y como última oportunidad para retomar el diálogo. Ese modelo «no admite la autoorganización, ni la cultura que no se base en el lucro o la competencia, ni un centro histórico habitable para sus vecinas». La Invisible «no encaja en ese modelo y por eso la quiere aniquilar». Con todo, y «como muestra de buena voluntad», la Invisible cancelará las actividades de libre concurrencia hasta la manifestación del 3 de febrero. En caso de que De la Torre insista «en su actitud autoritaria y prepotente», esa amplia red apoyo decidirá cómo enfrentarse a las amenazas del gobierno municipal, «y por tanto no se descarta ningún escenario, ni siquiera la desobediencia, pero eso se decidirá con posterioridad al 3 de febrero». situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel situs togel toto togel toto togel toto togel toto togel toto togel bandar togel bandar togel toto togel togel online bandar togel situs togel situs togel alexkong.mx/kongferencias/ situs togel bento4d toto slot toto slot situs toto situs hk situs gacor kawijitu
La Invisible denuncia un desalojo encubierto y vuelve a demostrar su proyección y apoyos en el ámbito cultural internacional
El director del Museo Van Abbemuseum, en Eindhovem (Países Bajos), Charles Esche, que visita La Invisible, muestra su rechazo al cierre del espacio y pide al Alcalde una salida dialogoda. El Ayuntamiento de Málaga persiste en su intento de un desalojo encubierto de La Invisible desafiando decisiones judiciales y la seguridad certificada del espacio Después de enfrentar dos rechazos judiciales y haber acreditado la seguridad del edificio, La Casa Invisible vuelve a ser objeto de intento de desalojo por el Ayuntamiento de Málaga. El Alcalde Francisco de la Torre está vez utiliza como pretexto la falta de licencia municipal para las actividades culturales que se llevan a cabo en el patio de La Invisible, a pesar de cumplir todas las medidas de seguridad y de que no se pueden obtener sin la previa cesión del edificio. Se escuda ahora en la falta de licencia que La Invisible no puede obtener por los incumplimientos de acuerdos del propio Ayuntamiento para la regularización del espacio. El conflicto escaló el pasado 15 de noviembre cuando agentes de la policía local irrumpieron en el patio de La Invisible durante una actividad cultural, con orden de levantar acta por la falta de licencia y advirtiendo de la amenaza de cierre por parte del consistorio. Las activides de La Invisible se publican en redes y solo se celebran en el patio las que son de libre concurrencia. La cuestión de la licencia podría resolverse con una decisión política por parte del Ayuntamiento que dé cumplimiento a sus propios acuerdos. En los informes emitidos por los servicios técnicos del propio Ayuntamiento, se encuentra respaldo documentado que corrobora la naturaleza de las actividades llevadas a cabo por La Casa Invisible, las cuales no son de índole comercial. Es de conocimiento público y reconocido por el propio Ayuntamiento que La Casa Invisible constituye una entidad social y cultural reconocida como de utilidad pública municipal, legitimada por casi 17 años de numerosas actividades sociales con una incidencia significativa en la ciudad de Málaga. La Invisible, reconocida por el propio Consistorio como una Entidad de Interés Público Municipal por sus actividades culturales de libre concurrencia, se ha visto sorprendida por la amenaza de cierre por parte del Ayuntamiento. Esta amenaza se produce a pesar de que el espacio ha sido sede de actividades del Festival MAF, parte del Festival de Cine Español de Málaga, demostrando su cumplimiento de las normativas de seguridad. Recordamos que en 2023, se han denegado judicialmente hasta en dos ocasiones la solicitud de desalojo del Ayuntamiento, subrayando el derecho de La Invisible a una tutela judicial efectiva. Sin embargo, el Ayuntamiento no ha respetado estas decisiones judiciales y ha continuado con su intento de desalojo encubierto, incluso anunciando un costoso concurso público para la rehabilitación del edificio cuando desde 2016 La Invisible les entregó de manera gratuita el proyecto encargado por el consistorio y alabado por la Gerencia de Urbanismo. Inauguración de la Exposición ‘Rehabilitando la Casa Invisible’ con el apoyo de Charles Esche y financiación internacional La Casa Invisible celebra la inauguración de la esperada exposición «Rehabilitando la Casa Invisible» dentro del proyecto Arte Útil,de los artistas Libia Castro& Ólafur Ólafsson, que tendrá lugar este sábado 16 de diciembre. El evento cuenta con la distinguida presencia de Charles Esche, director del Museo Van Abben de Eindhoven (Países Bajos), una de las entidades que financia y apoya el Proyecto Arte Útil que tiene como fin la revitalización del proyecto de rehabilitación presentado al Ayuntamiento en julio de 2016 por La Invisible. Este proyecto, que ha recibido el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo y un apoyo significativo de 40.000€ del Fondo Mondrian y la Fundación Pública de Arte de Holanda, representa una fusión única de arte, cultura y compromiso social. La colaboración con La Invisible y el apoyo internacional reflejan la importancia del proyecto no solo para la comunidad local, sino también para el panorama cultural internacional, como se ha demostrado hoy con la participación de Charles Esche en la rueda de prensa de hoy. La exposición mostrará el resultado de un esfuerzo colaborativo de más de dos años con la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Málaga y de la Universidad de Sevilla, destacando el proceso de rehabilitación a través de una experiencia audiovisual transdisciplinar. Las visitas guiadas, con aforo limitado, ofrecerán a los ciudadanos y visitantes una oportunidad única de conocer de cerca el proyecto y su impacto en la comunidad. La Casa Invisible extiende una invitación especial a la prensa y al Alcalde de Málaga, animándolo a acudir a este evento cultural y cesar en las amenazas de desalojo. La inauguración de la exposición es vista como una oportunidad perfecta para que las autoridades locales vean cómo se materializa el proyecto y reconozcan su valor para la ciudad de Málaga. Este evento simboliza no solo un hito en la rehabilitación de La Casa Invisible, sino también un llamado al diálogo y a la colaboración entre el centro social y cultural de gestión ciudadana y el Ayuntamiento. Charles Esche del Van Abben Museum elogia a La Invisible y aboga por la colaboración en su visita a Málaga Charles Esche, director del prestigioso Museo Van Abben de Eindhoven, ha expresado su entusiasmo y admiración por La Casa Invisible durante su reciente visita a Málaga. Familiarizado con La Invisible a través de Manolo Borja-Villel, exdirector del Reina Sofía,y Gerald Raunig, del EIPCP (European Institute for Progressive Cultural policies de Zürich), y sus colegas de La Internationale, confederación de museos de arte contemporáneo en Europa, Esche destacó la importancia y singularidad de La Invisible en el panorama cultural europeo. Como reseñó Esche, La Invisible mantiene el apoyo de Museo Nacional Reina Sofía a través de su nuevo director Manuel Segade. «La Invisible es un espacio de participación abierto y democrático, un modelo de cultura libre y vinculada a los procesos sociales, algo que la mayoría de los museos de arte contemporáneo en Europa están buscando imitar», señaló Esche. Resaltó la atmósfera de experimentación y apertura